KAI Daop 7 Madiun Beserta Kejari Kota Madiun Amankan Kembali Aset Negara Di Jl. TGP No. 8

Madiun - PT Kereta Api Indonesia (Persero) Daop 7 Madiun kembali menunjukkan komitmennya dalam pengelolaan dan pengamanan aset perusahaan. Melalui kolaborasi yang solid dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Madiun dan dukungan instansi terkait. 

PT KAI Daop 7 kali ini  berhasil mengamankan kembali aset strategis berupa rumah dinas perusahaan yang berlokasi di Jl. TGP No. 8, Oro-oro Ombo, Kartoharjo, Kota Madiun, Jawa Timur.

Vice President PT KAI Daop 7 Madiun, Suharjono, menyampaikan bahwa aset dengan luas tanah 492 m² dan bangunan seluas 118 m² ini sebelumnya dikuasai oleh pihak yang tidak memiliki hak atas aset tersebut. 

"Aset tersebut digunakan secara ilegal tanpa adanya perikatan perjanjian kerja sama dengan PT KAI. Penertiban ini membuktikan keseriusan kami dalam menjaga aset negara yang dipercayakan kepada KAI," ujar Suharjono pada Rabu (11/12/2024).

Penertiban dan penguasaan kembali aset ini merupakan hasil nyata dari Nota Kesepahaman (MoU) antara PT KAI dengan Kejari Kota Madiun, yang bertujuan untuk melindungi aset perusahaan demi keberlanjutan operasional dan pelayanan publik. 

Tidak hanya itu, langkah ini juga menjadi bagian dari upaya berkelanjutan PT KAI dalam menertibkan aset-aset yang selama ini dikuasai oleh pihak-pihak tidak 2024, PT KAI Daop 7 Madiun telah berhasil mengamankan total aset dengan luas mencapai 7.931 m². 

Ini adalah bagian dari program strategis perusahaan untuk memastikan pengelolaan aset dilakukan secara optimal.Kami akan terus melakukan upaya penertiban dan pengambilalihan kembali aset perusahaan yang saat ini digunakan dan dimanfaatkan oleh mereka mereka yang tidak berhak atas penggunaan dan pemanfaatan aset tersebut.

PT KAI mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati terhadap pihak-pihak yang menawarkan pengalihan atau sertifikasi aset KAI secara ilegal. Selain itu, PT KAI membuka peluang kerja sama resmi bagi masyarakat atau pihak swasta yang ingin memanfaatkan lahan milik perusahaan melalui perjanjian yang sah.

"Kami ingin mendorong pemanfaatan aset negara secara produktif dan legal, sehingga dapat memberikan manfaat tidak hanya bagi masyarakat, tetapi juga mendukung keberlanjutan operasional PT KAI," tutup Suharjono.(Hms/yok)